Ormas PEKAT IB DPD Tanggamus Siap Kawal Dugaan Pungli oleh DPK Apdesi Ulubelu

DRadioQu.com TANGGAMUS– Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, tengah menjadi sorotan masyarakat. Dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Hendi Antoni, Kepala Pekon Gunung Tiga sekaligus Ketua DPK APDESI Ulubelu, kini menjadi isu publik yang hangat diperbincangkan.

 

Menurut informasi yang dihimpun, sebanyak 13 dari 16 kepala pekon di Kecamatan Ulubelu diduga diminta menyetorkan dana tahunan sebesar Rp 2 15 juta kepada DPK APDESI. Modus pungutan ini disebut-sebut mencatut nama aparat penegak hukum (APH). Namun hingga saat ini, transparansi penggunaan dana tersebut belum terlihat, sehingga menimbulkan tanda tanya dan ketidakpuasan di kalangan kepala pekon.

 

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan kebingungannya terhadap situasi ini.

“Setiap ditanya, Ketua DPK selalu bilang ‘sudah beres’ dan ‘APH aman’. Tapi kami tidak tahu siapa yang dimaksud dengan APH dan apa arti ‘aman’ itu,” katanya.

 

Sementara itu, Suharyono, Kepala Pekon Rejosari sekaligus Bendahara DPK APDESI, dalam sebuah pernyataan melalui panggilan video, mengakui adanya pungutan tersebut.

“Kami memang sepakat iuran Rp 15 juta per pekon untuk tahun 2024. Tugas saya hanya menampung setoran dari teman-teman kepala pekon, soal penggunaannya ada di Ketua,” jelas Suharyono.

 

Namun, Ketua DPK APDESI, Hendi Antoni, membantah tuduhan pungli. Ia menegaskan bahwa iuran tersebut merupakan kesepakatan bersama para kepala pekon untuk kebutuhan tertentu.

“Tidak ada pungutan liar. Iuran itu disepakati bersama, dan tujuannya untuk kepentingan kolektif, seperti bunga papan atau hal lain yang disetujui. Saya juga tidak pernah memberikan uang kepada APH,” tegas Hendi.

 

Kasus ini memicu kegaduhan di tengah masyarakat Kecamatan Ulubelu, yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas DPK APDESI, terutama dalam pengelolaan dana yang telah menjadi sorotan sebelumnya. Warga meminta aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini secara tuntas.

 

Menanggapi hal ini, Ketua Ormas DPD PEKAT IB Tanggamus, Ushrul Munir, menyatakan kesiapannya mengawal kasus tersebut.

“Kami dari Ormas PEKAT IB Tanggamus akan mengawal kasus ini hingga tuntas, agar supremasi hukum ditegakkan secara transparan dan adil. Berdasarkan informasi yang kami terima, ada indikasi pengondisian oleh Hendi Antoni dan ketidaktransparanan yang seolah mendapat dukungan dari pihak tertentu yang disebut-sebut sebagai APH,” ujar Ushrul.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari pihak berwenang terkait kasus ini. Dugaan pungli di Kecamatan Ulubelu menjadi ujian bagi integritas DPK APDESI dan transparansi pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. ( I One Manopo)